Mamuju, Sulawesi Barat — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Barat melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan nasional yang dianggap semakin menekan masyarakat, melemahkan posisi daerah, dan merusak marwah institusi negara. Dalam pernyataan sikapnya, HMI Badko Sulbar menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan khususnya *Reformasi Polri dan pencopotan Kapolri harus menjadi isu sentral hari ini*.
“Polri sudah kehilangan kepercayaan publik. Alih-alih menjadi pengayom rakyat, institusi ini kerap menjadi alat kekuasaan yang represif. Kapolri harus segera dicopot sebagai langkah awal reformasi total Polri,” tegas Muhammad Ridwan Ketua Umum HMI Badko Sulbar.
HMI menyebut bahwa lemahnya integritas dan maraknya praktik penyalahgunaan kewenangan di tubuh kepolisian telah menimbulkan krisis kepercayaan mendalam. Menurut mereka, tanpa reformasi menyeluruh dan pergantian pucuk pimpinan, Polri hanya akan menjadi instrumen politik yang jauh dari amanat reformasi 1998.
Selain itu, HMI Badko Sulbar juga menyoroti *kebijakan fiskal dan politik anggaran pemerintah pusat*. Mereka menilai *kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)* hanyalah bukti buruknya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Di tengah kesulitan ekonomi, kebijakan tersebut dianggap menambah beban warga dan menjauhkan pemerintah dari prinsip keadilan sosial.
“PBB-P2 mestinya menjadi instrumen pemerataan, bukan alat perampasan hak rakyat. Kenaikan ini adalah bentuk pemiskinan struktural yang dilegalkan negara,” tegasnya.
Lebih jauh, HMI juga menggugat *sentralisasi anggaran* yang semakin menggerus kemandirian daerah. Pemotongan dan pengurangan transfer ke daerah dinilai sebagai wujud kerakusan pemerintah pusat, yang hanya memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Semangat otonomi daerah total yang dulu diperjuangkan kini dihancurkan oleh kebijakan fiskal Jakarta. Daerah dijadikan sapi perah, sementara rakyat di bawah hanya merasakan sisa-sisa,” lanjutnya.
Tidak berhenti di sana, HMI Badko Sulbar juga menyerukan *evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan nasional yang tidak masuk akal* dan tidak berpihak pada rakyat. Bahkan, mereka menilai *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)* telah kehilangan fungsi representatif, sehingga wajar bila muncul tuntutan untuk membubarkannya.
“DPR hari ini lebih sibuk memberikan tontonan tidak baik kepada masyarakat dengan mengatakan rakyat *tolol*. Hal ini memicu kegeraman rakyat terhadap DPR dengan melihat berbagai kesenjangan. Lembaga ini gagal menjalankan mandat konstitusionalnya,” ujarnya.
Di sisi lain, HMI menegaskan pentingnya *efektivitas Transfer ke Daerah (TKD)* dalam memperjuangkan hak-hak fiskal daerah. Negara, kata mereka, harus segera mengembalikan ruang gerak fiskal daerah dan menghentikan praktik perampasan melalui mekanisme transfer yang semakin dikurangi.
HMI Badko Sulbar juga mendorong percepatan pengesahan *Undang-Undang Perampasan Aset* sebagai langkah serius negara dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
“Jika pemerintah pusat benar-benar serius melawan korupsi, sahkan UU Perampasan Aset. Jangan lagi rakyat hanya diberi tontonan penangkapan, sementara uang negara terus digerogoti,” pungkas pernyataan itu.
Dengan demikian, HMI Badko Sulbar menegaskan bahwa perjuangan hari ini bukan sekadar kritik, melainkan *gugatan moral dan politik terhadap arah kebijakan negara* yang kian menyimpang dari cita-cita reformasi dan konstitusi.
